Judul
Kelompok
- Anak Betawi (3)
- Bangunan Sejarah (15)
- Cerita Betawi (3)
- Gubernur (13)
- Kampung Tua (11)
- Kesenian (9)
- makanan (2)
- Sejarah (37)
- Wilayah (1)
Nimbrung
|
|
Mau Kenal
- Wahyudin
- Generasi yang masih cinte ame budaye serte adat istiadatnye.....Betawi
Gubernur Jakarta Ke-15 ( Sekarang ) - Fauzi Bowo
Riwayat hidup
Putra pasangan Djohari Bowo dan Nuraini binti Abdul Manaf ini menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar di SD St. Bellarminus. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikan tingkat menengah dan atas di Kolese Kanisius Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan SMA, beliau mengambil studi Arsitektur bidang Perencanaan Kota dan Wilayah dari Technische Universitat Braunschweig Jerman dan tamat 1976 sebagai Diplome-Ingenieur. Program Doktor-Ingenieur dari Universitas Kaiserlautern bidang perencanaan diselesaikannya pada tahun 2000.
Fauzi Bowo memulai karirnya dengan mengajar di Fakultas Teknik UI. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sejak tahun 1977. Beberapa posisi yang pernah dijabatnya antara lain adalah sebagai Kepala Biro Protokol dan Hubungan Internasional dan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Sebagai birokrat, Fauzi telah menempuh Sepadya (1987), Sespanas (1989), dan Lemhannas KSA VIII (2000). Ia adalah wakil gubernur Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.
Fauzi Bowo menikah dengan Hj. Sri Hartati pada tanggal 10 April 1974. Hj. Sri Hartati adalah putri dari Sudjono Humardani, kelahiran Semarang, 29 Agustus 1953. Dari pernikahan ini, pasangan Fauzi Bowo dan Sri Hartati dikaruniai 3 orang anak: Humar Ambiya (Tanggal lahir: 20 Juli 1976, Esti Amanda (Tanggal lahir: 5 April 1979) dan Dyah Namira (Tanggal lahir: 1 Februari 1983).
Pilkada 2007
Proses pencalonan gubernur
Fauzi Bowo mengungguli Agum Gumelar dan Mahfud Djailani dalam penjaringan calon gubernur oleh PPP DKI Jakarta dengan 14 suara. Agum meraih lima suara, sedang Djailani mendapat dua suara. Dua suara lain menyatakan abstain.
Namun, dalam skoring terhadap enam kandidat calon gubernur yang mengajukan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia menempati urutan paling terakhir. Dalam skoring itu, ia meraih 80 suara. Sedang, urutan teratas ditempati oleh Sarwono Kusumaatmadja.
Fauzi Bowo dan Gubernur Sutiyoso dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya Banjir besar di Jakarta di hampir seluruh wilayah ibukota DKI Jakarta, dan mempengaruhi popularitas nama Fauzi Bowo.
Pada 22 Januari 2007, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hasil jajak pendapat terhadap 700 responden pada minggu ketiga Desember 2006 dengan cara tatap muka. Hasil jajak pendapat LSI untuk calon Gubernur DKI adalah Fauzi Bowo, Rano Karno, Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmadja, Adang Daradjatun, dan Bibit Waluyo.
Ia mengikuti Konvensi Partai Golkar 2007. Ia adalah satu-satunya peserta konvensi yang mengembalikan formulir pendaftaran dan satu-satunya peserta yang diusung untuk jabatan gubernur. Ia juga menjadi salah satu calon gubernur yang dicalonkan Partai Bintang Reformasi. Selain menerima dukungan secara khusus dari Din Syamsudin dan Partai Damai Sejahtera.
Pada tanggal 16 Agustus 2007, pasangan Fauzi Bowo - Prijanto unggul dalam pilkada pertama langsung di Jakarta ini dengan 57,87% suara pemilih[1]. Fauzi Bowo menggantikan Sutiyoso sebagai Gubernur Jakarta periode 2007 - 2012 pada tanggal 7 Oktober 2007[2].
Dana kampanye
Menurut Majalah TRUST Fauzi Bowo harus mengeluarkan ratusan miliar untuk mencari dukungan partai politik dan bernilai lebih dari Rp 200 miliar untuk tiap partai besar. Tergantung jumlah kursi partai tersebut di DPRD Jakarta, namun pernyataan ini tidak ditanggapi oleh pihak Fauzi Bowo
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-14 - Sutiyoso
Pendidikan dan latar belakang
Lahir di Semarang, Sutiyoso merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. Ia adalah putra pasangan Tjitrodihardjo dan Sumini. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang pada 1963 dan sempat setahun kuliah di Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus, ia masuk Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang. Lulus pada 1968, ia berpindah-pindah tugas di kesatuan militer.
Sutiyoso menikah dengan Setyorini pada tahun 1974 dan dikaruniai dengan dua orang putri:
Yessy Riana Dilliyanti, menikah dengan Yogie Sandi Nugraha
Renny Yosnita Ariyanti
Karier
Periode 1988-1992, ia menjabat Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai mencuat saat terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia ketika menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994. Prestasi yang digenggamnya itu kemudian ikut menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya. Semasa menjadi panglima itu, namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning. Lewat acara yang digelar sebulan sekali itu, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan kemanan ibukota.
Posisinya sebagai panglima, kemudian merentangkan jalan menjadi gubernur. Gaya kepemimpinannya disebut-sebut banyak meniru mantan Gubernur Ali Sadikin.
Periode pertama (1997-2002) sebagai Gubernur DKI Jakarta berlanjut pada periode kedua (2002-2007). Jabatan lain yang dipegang oleh Sutiyoso ialah Ketua Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2004 - 2008. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia ) untuk masa bakti 2006 - 2011.
Sebagai gubernur
Pada 15 Januari 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus TransJakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan Koridor I, pengangkutan massal dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga mencetuskan mengembangkan sisten transportasi kota modern juga segera melibatkan subway dan monorel.
Keberadaan Busway yang semula ditentang beberapa pihak terutamanya pengguna kendaraan pribadi karena mengurangi satu jalur jalan. Selain itu, pembangunan halte-halte Busway juga mengakibatkan sebagian pepohonan yang berada di pembatas jalan ditebang. Di lain pihak, Busway disambut baik penggunanya karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk angkutan massal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota. Busway yang melewati Koridor II menempuh berbagai fasilitas pemerintah pusat terutama sisi barat Kompleks Sekretariat Negara, Jalan MH Thamrin, Monumen Nasional, Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bekas Kantor Wakil Presiden Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan Stasiun Gambir.
Peluncuran Koridor II yang dilakukan pada 15 Januari 2006 bersamaan dengan Koridor III dengan rute Kawasan Harmoni hingga Terimal Kalideres (Jakarta Barat). Koridor II sendiri menempuh rute Terminal Pulo Gadung hingga Kawasan Hamorni (Jakarta Pusat).
Mulai 4 Februari 2006, ia melarang siapapun yang berada di wilayah DKI merokok di sembarang tempat. Larangan merokok dilakukan di tempat-tempat umum, seperti halte, terminal, mall, perkantoran dan lain sebagainya. Meskipun program ini telah diefektifkan sejak 6 April 2006 ternyata masih saja banyak orang yang tidak mengindahkan larang merokok di sembarang tempat itu. Pengawasan yang kurang cermat dan tindakan yang tidak tegas dari aparat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok menyebabkan peraturan pemerintah menjadi terhambat untuk direalisasikan.
Pada 22 Desember 2006, ia mencoba jalur Busway Koridor IV-VII yang pengoperasiannya dilaksanakan pada 27 Januari 2007.
Setelah merealisasikan pelebaran Jalan MH Thamrin, ia menerapkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 terutama Pasal 51 ayat 1 tentang peraturan kendaraan bermotor melaju di sebelah kiri. Penertiban pengendara motor harus di jalur kiri diberlakukan sejak 8 Januari 2007 di ruas Jalan Gatot Subroto hingga kawasan Cawang, Jalan DI Panjaitan, Jalan MT Haryono, Jalan S Parman, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Letjen Suprapto. Selain di kawasan itu, pemberlakukan sepeda motor melaju di sebelah kiri juga ditetapkan di Jalan Margoda (Depok), Jalan Sudirman (Tangerang), dan Jalan Ahmad Yani (Bekasi).
Saksi tilang bagi pengendara sepeda motor yang melaju di lajur tengah dan kanan mulai diterapkan semenjak itu juga. Dasar wajib lajur kiri bagi pengendara sepeda motor adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan. Dalam Bab VIII Pasal 51 ayat 1 dijelaskan tata cara berlalu lintas di jalan adalah mengambil lajur sebelah kiri. Selain, karena masa ujicoba selama 13 hari sejak Desember 2006 yang dapat menurunkan jumlah kasus kecelakaan hingga 30,7 persen.
Pada 9 Januari 2007 ditemukan sebanyak 952 pengendara sepeda motor ditilang dan harus membayar denda Rp 20.000,- hingga Rp 40.000,- berdasarkan keputusan sidang di tempat kejadian, karena terbukti melanggar batas lajur kiri. Jumlah total sejak 8 Januari 2007 tidak kurang 2923 orang.
Selain pelarangan pengendara sepeda motor melintas di kawasan Sudirman dan Jalan Thamrin, jumlah sepeda motor juga direncanakan dibatasi di Jakarta.
Pada 27 Januari 2007, ia meluncurkan armada Transjakarta untuk Koridor IV, V, VI, dan VII. Acara peluncuran yang dipusatkan di Komplek Taman Impian Jaya Ancol dihadiri pejabat-pejabat negara dari pusat maupun daerah. Iringan-iringan rombongan yang terdiri beberapa walikota se-Jakarta, beberapa artis, dan beberapa gubernur di Indonesia. Sebuah armada Koridor V sempat terhalang separator di perempatan Jalan Matraman Raya untuk beberapa saat ketika pengemudi yang baru tidak tepat mengarahkan kemudinya menyururi jalan yang sedianya khusus diperuntukkan busway. Masyarakat tampak antusias menyambut kehadiran armada baru ini.
Pada 17 Januari 2007, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang peniadaan semua ternak unggas di permukiman. Ia memberi batas waktu bagi warga Jakarta untuk menyingkirkan unggas dari lingkungan tempat tinggal pada 31 Januari 2007. Pada 1 Februari 2007, ia berkeliling ke sejumlah wilayah untuk memastikan tidak ada lagi unggas yang dipelihara secara liar. Ia meminta kepada warga masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas jika tetangganya masih ada yang memelihara unggas yang dilarang menurut Peraturan Gubernur No 15/2007, yaitu ayam, itik, entok, bebek, angsa, burung dara, dan burung puyuh. Sampai pada 31 Januari 2007 sudah lebih dari 100.000 unggas di permukiman dimusnahkan oleh warga dan petugas. Sedang, pemberian sertifikat telah diserahkan kepada lebih dari 80 persen pemilik unggas hias dan berkicau. Proses sertifikasi unggas berlanjut hingga akhir Februari 2007.
Hingga masa jabatannya berakhir, janji beliau untuk mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta tidak dapat dipenuhi. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur Jakarta selanjutnya.
Pusat layanan masyarakat
Pada 2 Maret 2007, ia membuka pusat layanan pesan singkat (SMS) untuk menampung berbagai keluhan warga Jakarta. SMS Center dikelola Biro Humas dan Protokol Pemprov DKI dijadikan bahan bagi gubernur dalam memperbaiki layanan publik dan kinerja aparat pemerintah di bawahnya. Pusat layanan bersifat satu arah, sehingga pesan singkat yang dikirimkan seorang warga tidak akan dibalas. Nomor pusat layanan itu adalah 0811-983899.
Insiden Sydney
Pada 29 Mei 2007, ia didatangi polisi New South Wales di kamar hotelnya dan diminta untuk menghadiri sidang terkait dengan kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur pada tahun 1975. Dua polisi federal, yaitu Sersan Steve Thomas dan detektif senior Constable Scrzvens menerobos masuk ke kamar hotel tempatnya menginap di Hotel Shangri-La, Sydney.
Atas insiden itu, Sutiyoso menuntut Pemerintah Australia memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pelecehan yang dilakukan polisi federal Australia. Sikap polisi yang menerobos masuk ke dalam kamar hotel tempatnya menginap dan memaksananya menandatangani surat panggilan dinilai tidak senonoh. Apalagi, ia berada di Australia sebagai pejabat negara resmi atas undangan resmi.
Pada 31 Mei 2007, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menyampaikan surat permintaan maaf dari Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW), Morris Iemma.
Penghargaan.
Pada 15 Desember 2006, ia menerima penghargaan 2006 Asian Air Quality Management Champion Award dari Clear Air Initiative for Asian Cities (CAI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas prestasinya untuk Gagasan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia melalui Busway Penerbitan Perda No.2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Gelar pahlawan pengelolaan kualitas udara di Asia diberikan dengan pertimbangan berhasil dalam mengembangkan akuntan umum TransJakarta (busway) yang mengurangi emisi gas kendaraan bermotor di Jakarta. Pembentukan fasilitas umum busway meniru sistem Bus Rapid Transportation (BRT) di Bogota (Kolombia) dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda No 2/2005).
Penghargaan serupa diberikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Polusi Departemen Lingkungan Hidup Thailand Supat Wangsongwatana, pengamat senior Lingkungan Hidup Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia Sara Stenhammar, dan seorang hakim di Lahore (Pakistan) Hamid Ali Shah.
Lain-lain
Ketua Umum PB PBSI (2004-2008)
Mendanai pertandingan Kejuaraan Tinju Dunia kelas bulu versi WBA antara Chris John vs Renan Acosta di Jakarta tahun 2006.
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-13 - Soerjadi Soedirdja
Di masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan di masanya belum terwujud. Yang jelas, ia menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi). Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya.
Pendidikan
Akademi Militer Nasional (1962)
Seskoad (1974)
pendidikan militer di Perancis (1974)
Seskogab (1979)
Lemhannas (1991)
Karir
Kasdam IV Diponegoro Jawa Tengah (1986-1988)
Pangdam Jaya (1988-1990)
Asisten Sospol ABRI (1990-1992)
Gubernur DKI Jakarta (1992-1997)
Menteri Dalam Negeri (1999-2001)
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (2000-2001)
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-12 - Wiyogo Atmodarminto
Wiyogo merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.
Pada masa kepemimpinannya ia secara rutin berkunjung ke berbagai tempat di Jakarta. Ia dikenal sebagai pemimpin yang terbuka dan bersikap disiplin. Di awal kepemimpinannya, dia memutuskan untuk menerapkan konsep BMW: Bersih, Manusiawi, berWibawa di Jakarta.
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-11 - R. Soeprapto
Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia adalah Sekretaris Jenderal Depdagri. Dengan pengalaman kepemimpinannya, Soeprapto mencoba menangani masalah Jakarta yang kompleks. Ia memulai kepemimpinannya dengan mengajukan konsep yang pragmatis dan bersih tentang pembangunan Jakarta sebagai ibu kota dan juga wacananya mengenai sebuah kota besar. Ia menekankan konsepnya dalam wacana stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Selain itu Soeprapto juga membuat Master Plan DKI Jakarta untuk periode 1985 - 2005, yang sekarang dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bahagian Wilayah Kota.
Pendidikan
SD. 010 PONDOK KELAPA (1937)
SMPN .199 SSN PONDOK KOPI
SLA .(1943)
Pendidikan Peta (1943)
Kupaltu (1954)
Kupalda (1959)
Seskoad (1964)
US CGEC (1967)
Karir
Danki (1945-1947)
Kasi-I Resimen (1947-1950)
Wadanyon 428, 441 (1951-1955)
Waas III Pers Staf Ter IV (1957-1960)
Danmen Taruna Akmil (1960-1964)
Asisten 2/OPS Kodam VII Diponegoro (1964-1967)
Kasdam XVII/Cenderawasih (1968-1969)
Panglima Kodam XVI/Udayana (1970-1972)
Asisten V Renlitbang Kasad (1972-1973)
Asrenum Hankam (1972-1973)
Sekretaris Jenderal Depdagri (1976-1982)
Gubernur DKI Jakarta (1982 - 1987)
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-10 - Tjokropranolo
Tjokropranolo memperoleh pendidikan formalnya di bawah sistem pendidikan kolonial Belanda, di sekolah ELS (Europeesche Lagere Scholen) di Temanggung, Jawa Tengah dan di sekolah MULO (Meer Uitbebreide Lagere Onderwijs) di Ambarawa.
Pendidikan dalam PETA
Pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, Tjokropranolo bergabung dalam pasukan Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor, Jawa Barat, dimana dia mendapat pelatihan militer dasar dari pasukan Jepang. Dia ditunjuk menjadi komandan peleton (shodancho) dan kemudian mengikuti pelatihan lebih lanjut dalam perang gerilya dengan organisasi Jepang Yugekitai di kota Salatiga, Jawa Tengah dari April 1944 sampai Agustus 1945 (kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II).
Peran sebagai pengawal pribadi Jenderal Soedirman
Setelah terbentuknya BKR (Badan Keamanan Rakyat), Tjokropranolo bergabung dengan BKR di kota Magelang, Jawa Tengah, dan menjadi komandan deputi penjaga markas TKR. Kemudian dia menjadi pengawal pribadi Jenderal Soedirman di Yogyakarta tahun 1946 dengan pangkat kapten. Dia kemudian menjadi komandan dua batalyon, yaitu komandan Corps Polisi Militer (CPM) tahun 1948 dan komandan pasukan pengawal pribadi Jenderal Soedirman dari 1948-1949. Selama perang pembelaan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, dia ikut terjun dalam kampanye perang gerilya bersama Jenderal Soedirman dari awal sampai akhir, saat Jenderal Soedirman pulang ke Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949.
Setelah Belanda menyerahkan kepulauan nusantara sebagai Republik Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Tjokropranolo mempersiapkan pengaturan keamanan untuk kedatangan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan Jenderal Soedirman di Jakarta.
Peran dalam masa pertahanan Indonesia
Dalam masa pertahanan kesatuan Indonesia, dengan kedudukan Kepala Staf IV (Operasi), Tjokropranolo menghentikan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) pada tahun 1950 yang dimotori oleh Westerling, seorang kapten pasukan komando Belanda. Tjokropranolo kemudian berangkat ke Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dimana dia menjabat sebagai Komandan CPM Detasemen VII/2 dalam meredakan pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan di Manado, Sulawesi Utara.
Tjokropranolo kemudian mengikuti pendidikan dalam Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (1954-1955) dan Sekolah Staf Pertahanan India di New Delhi tahun 1955. Dia bertugas di Jawa dan Kalimantan dalam posisi komandan dan kemudian menjadi kepala departemen Intelijen dalam staf perwakilan Indonesia di Kota Baru, Papua Barat selama periode 1961-1963 (kampanye Trikora).
Tahun 1963 Tjokropranolo menjabat menjadi Kepala Kesatuan dalam Kontingen Garuda XI dari pasukan perdamaian PBB yang terjun ke Kongo, Afrika dengan pangkat kolonel. Kemudian ia menjadi Asintel (Asisten Intelijen) yang terlibat di dalam perundingan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam akhir dari peristiwa Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966).
Tjokropranolo banyak terlibat dalam operasi keamanan dalam negeri setelah terjadinya pemberontakan G30S (Gerakan 30 September) tahun 1965, dimana dia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat dan sebagai Direktur di Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan pangkat brigadir. Tjokropranolo akhirnya mengakhiri karir militernya saat dia pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 1977. Kemudian dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
Gubernur DKI Jakarta (1977 - 1982)
Sebelum menjabat gubernur Jakarta, selama satu tahun Tjokropranolo menjadi asisten Gubernur Ali Sadikin. Pada Juli 1977, ia dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Selama dia menjabat gubernur, ia sering mengunjungi berbagai pabrik untuk mengecek kesejahteraan buruh dan mendapatkan gagasan langsung tentang upah mereka. Usaha kecil juga menjadi perhatiannya. Dia mengalokasikan sekitar ratusan tempat untuk puluhan ribu pedagang kecil agar dapat berdagang secara legal. Walau begitu, kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan transportasi kota menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Perda yang mengatur pedagang jalanan tidak efektif, sehingga mereka masih berdagang di wilayah terlarang, menempati badan jalan, dan memacetkan lalu lintas.
Kehidupan pribadi
Kehidupan Tjokropranolo tergolong cukup mapan, karena dia adalah anak bupati Temanggung pada masanya. Tjokropranolo menikah dengan Soendari Tjokropranolo dan mempunyai tiga orang anak lelaki dan satu anak perempuan. Setelah menanggalkan jabatan gubernur DKI Jakarta tahun 1982, dia sempat aktif dalam bidang sosial, wiraswasta dan juga menjadi anggota board direktur beberapa universitas di Indonesia. Tahun 1992 dia menulis sebuah buku biografi tentang Jenderal Soedirman berjudul Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, yang berisi sejarah perjuangan Indonesia dan pengalaman pribadinya selama menjadi pengawal pribadi jenderal besar tersebut.
Dia sempat diangkat menjadi Ketua Yayasan Rumah Sakit Bakti Yudha, Depok. Dia meninggal pada usia 74 tahun di Rumah Sakit Tentara di Jakarta tanggal 22 Juli 1998.
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-9 - Ali Sadikin
Ali Sadikin (lahir di Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1927 – Sejak kecil Ali Sadikin bercita-cita menjadi pelaut. Maka, kesempatan masuk Sekolah Tinggi Pelayaran di zaman Jepang ia manfaatkan. Ketika revolusi pecah, anak kelima dari enam bersaudara pendiri sekolah pertanian di Tanjungsari, Jawa Barat, ini masuk BKR-Laut, cikal bakal TNI-AL. Ia lalu dikirim ke Tegal, Jawa Tengah, untuk membentuk pangkalan AL, kesempatan yang juga ia gunakan untuk membentuk Korps Marinir. Di samping berjuang dalam masa Agresi Belanda I & II, bekas pengajar Akademi AL itu turut menumpas Permesta di Sulawesi Utara. Berada di garis depan, menurut cerita, ia maju berlari sambil memberondongkan senapan mesin. Siswa dan teman-teman Ali menamakannya ''gaya Hollywood''. Ali Sadikin adalah seorang letnan jenderal KKO-AL (Korps Komando Angkatan Laut) yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Sebelum Ali Sadikin dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, ada empat nama yang diajukan kepada Presiden Soekarno. Semua nama itu ditolak Bung Karno, sambil berkata: ”Jakarta membutuhkan seorang yang keras kepala. Orang yang berani.” Wakil PM Leimena yang ikut pembicaraan soal gubernur, nyeletuk: ”Oh, kalau begitu Bung membutuhkan orang seperti Ali Sadikin.” Bung Karno kontan setuju: ”Panggil dia besok,” ujarnya. Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 28 April 1966. Yang melantik Presiden Soekarno di Istana Negara yang sebelumnya meminta dia datang ke Istana dan menawarkan jabatan tersebut. Dia menjabat sebagai gubernur DKI dua periode sampai Pebruari 1977. Sebelum menjabat kedua kali, ada periode peralihan di mana dia berfungsi sebagai pejabat gubernur (17 Mei 1971 sampai 4 Pebruari 1972). Banyak perubahan yang dilakukan selama 11 tahun jadi gubernur.Ali Sadikin menjadi gubernur yang sangat merakyat dan dicintai rakyatnya. Karena itu ia disapa akrab oleh penduduk kota Jakarta dengan panggilan Bang Ali sementara istrinya, Ny. Nani Sadikin, seorang dokter gigi, disapa Mpok Nani.
Perang Melawan Sampah
Presiden Soekarno yang menginginkan Jakarta sebagai kota yang bersih dan diperhitungkan di dunia internasional ketika melantik Bang Ali sebutan akrab yang diberikan masyarakat Ibukota, menyatakan ketidaksukaannya melihat sampah, melihat selokan yang buntu, melihat kejorokan.
Bang Ali yang merasa secita-cita dengan Bung Karno langsung mengumumkan ‘perang terhadap sampah’. ”Saya sadari sepenuhnya, bahwa perbaikan sarana kota yang selama ini dilakukan dalam rangka penciptaan lingkungan hidup perkotaan yang lebih baik, perlu didukung dengan program kebersihan kota dan lingkungan,” paparnya.
Dia merasa sangat jengkel sekali jika orang membuang sampah dan kulit buah-buahan ke jalan besar. Seperti dari jendela sedan yang mengkilap dan dari bus kumuh. ”Orang demikian,” menurut Bang Ali, ”biadab sekalipun naik sedan yang mentereng.” Tidak heran kalau Bang Ali pernah menegur dan memarahi ketika orang dari sebuah mobil membuang sampah ke jalan raya. Sampai sekarang pun kita masih sering melihat orang membuang sampah seperti botol-botol aqua dari sedan ke jalan raya.
Jakarta Sebagai Kota Metropolitan
Gubernur yang kadang berbicara ceplas ceplos ini bila melihat orang melakukan pelanggaran, telah banyak mengubah wajah Jakarta. Dia bertekad menjadikannya sebagai kota metropolitan yang sebelumnya dijuluki the big village (kampung besar). Dialah yang membangun gedung Balai Kota bekas peninggalan Belanda , menjadi gedung megah bertingkat 23 yang diresmikan Presiden Soeharto 28 April 1976..
Hanya beberapa hari setelah dilantik, selama dua hari Bang Ali keliling kota naik bus kota. ”Saya ikut berdesak-desakan dengan penumpang. Saya mengadakan tanya jawab dengan mereka. Saya jadi tahu apa yang mereka perlukan.” Sebagai realisasi turbanya itu, dia kemudian berhasil menambah ratusan bus kota. Ali Sadikin berhasil memperbaiki sarana transportasi di Jakarta dengan mendatangkan banyak bus kota dan menata trayeknya, serta membangun halte (tempat menunggu) bus yang nyaman.Mendirikan terminal di Lapangan Banteng, Blok M, Cililitan, Pulogadung, Grogol dan banyak sekali shelter pemberhentian bus di hampir seantero Ibu Kota.Bang Ali membangun shelter atau halte untuk rakyat menunggu bus atau angkutan umum yang lewat. Sebelumnya rakyat harus rela kepanasan atau kehujanan bila menunggu bus.
Salah satu kebijakan Bang Ali yang kontroversial adalah mengembangkan hiburan malam dengan berbagai klab malam, panti pijat dan amusement centre. Di samping tempat hiburan seperti pacuan anjing, pacuan kuda, Hai Lai untuk lapisan yang lebih berada. Di masa Bang Ali di Ibukota mulai banyak bermunculan klub malam dan mengizinkan diselenggarakannya perjudian ,bar, panti pijat, dan kasino di kota Jakarta dengan memungut pajaknya untuk pembangunan kota, dengan pengenaan pajak yang tinggi -- agar dapat mengisi kas pemerintah daerah . serta membangun kompleks Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacuran.
Pada 1966 ketika dia dilantik, lebih 60% anak-anak usia sekolah di Jakarta tidak bersekolah. ”Karena itu saya mengambil langkah darurat mengadakan lotto/hwa hwee untuk dapat menyekolahkan anak-anak telantar. Ia juga banyak membangun sekolah dari tingkat SD, SLTP dan SLA meskipun dia mengakui sebagian diperolehnya dari uang judi karena anggaran Pemda tidak memadai.Dia beralasan, membuka perjudian karena banyak sekali terdapat perjudian, terutama dikalangan masyarakat Tionghoa yang seolah-olah bagian dari kebudayaan mereka. Dia mencela keras ketika kebiasaan orang Cina ini juga diikuti oleh masyarakat Indonesia, padahal menurut agama judi itu haram.Meskipun dia dijuluki gubernur judi dan maksiat, pembinaan agama tidak dilupakan , seperti membangun masjid, gereja, puskesmas, sekolah, di samping gedung tinggi.Seperti pembangunan dan rehabilitasi masjid yang pada 1967 berjumlah 589 masjid. Menjelang 1976 jumlahnya 1072 masjid, 50% dibangun setelah 1966. Bang Ali pada 1974 menunaikan rukun Islam kelima. Dia termasuk orang yang mendapat kehormatan masuk dan shalat dalam Ka’bah. Dia juga diundang oleh Raja Faisal bersama para pemimpin Islam mancanegara menghadiri resepsi di Istana Raja di Mina.
Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Bang Ali juga mengembangkan dan membangun tempat-tempat rekreasi di Ibu Kota dalam segala bentuk dan jenis.Di bawah kepemimpinannya Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Bang Ali, seperti Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet dll.Di mana- mana berdiri stasiun dan terminal bis, serta pasar.
Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta, 22 Juni. Bersamaan dengan itu berbagai aspek budaya Betawi dihidupkan kembali, seperti kerak telor, ondel-ondel, lenong dan topeng Betawi, dsb.Selain itu, Bang Ali juga menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang saat itu lebih dikenal dengan nama Jakarta Fair, sebagai sarana hiburan dan promosi dagang industri barang dan jasa dari seluruh tanah air, bahkan juga dari luar negeri. , selama sebulan penuh tiap tahun diselenggarakan Jakarta Fair (Pekan Raya Jakarta) , seperti Pasar Gambir di masa kolonial untuk memperingati Ratu Wilhelmina, nenek Ratu Beatrix.”Tapi saya tidak meninggalkan masyarakat yang lemah ekonominya. Bang Ali mengadakan pesta perayaan penggantian tahun semalam suntuk. Acara yang sama ia selenggarakan pada tiap hari ulang tahun Jakarta.Jakarta Fair ( Pekan Raya Jakarta ) tetap di selenggarakan hingga sekarang.
Ketika terjadi Pemilu 1971, Bang Ali menolak berkampanye untuk Golkar. Meskipun ada yang menyesalkan tekadnya untuk bertindak netral dan berdiri di atas semua golongan. Dalam Pemilu 1971, PPP unggul dibanding Golkar. Perhatiannya terhadap olahraga direalisasikan dengan dibangunnya berbagai gelanggang olahraga.
Penegakan Hukum
Ketika Bang Ali mulai jadi gubernur lebih 30 tahun lalu penduduk Jakarta mungkin tidak sampai separuh dari sekarang. Rupanya ucapan Bung Karno memerlukan gubernur yang berani untuk Jakarta, terbukti kebenarannya. Seperti dalam masalah lalu lintas, dia sangat marah terhadap para pengendara terutama sopir bus kota yang tidak lagi mengenal sopan santun serta rasa kasihan. Padahal kala itu, jumlah mobil apalagi motor paling banyak 1/3 dari sekarang.
Gubernur yang suka ‘memaki’ dengan kata-kata ‘goblok’ dan ’sontoloyo’ ini, dikabarkan pernah mengejar sopir ugal-ugalan dan kadang-kadang tangannya langsung ‘melayang’. Di bawah pimpinannya, terhadap Jakarta segera diterapkan penegakan hukum dan terapi kejut (shock treatment). Pertokoan dan permukiman ''ditata kembali'', termasuk untuk pelebaran jalan. Daerah bebas becak diberlakukan, dan untuk pedagang kaki lima dibuatkan pasar-pasar Inpres, demi ketertiban lalu lintas. Melihat jalan yang tidak seimbang dengan kendaraan bermotor, Bang Ali tidak segan-segan melakukan pelebaran jalan yang lebih dikenal dengan nama ‘penggusuran’. Ketika menetapkan satu kawasan di Tebet sebagai ‘daerah jalur penghijauan’, rupanya di antara yang melanggar termasuk putra seorang Menteri. Dia pun terkena penggusuran tanpa pandang bulu.
Kala itu, kampung-kampung di Jakarta yang dihuni lebih 60% penduduk miskin dan kalau hujan minta ampun beceknya. Hingga ada istilah kalau naik sepeda oranglah yang harus menggotongnya karena tanah berlumpur. Pengendara motor juga harus sedia bambu untuk membersihkan ban penuh lumpur. Maka dia pun memprioritaskan pembangunan Proyek Muhamad Husni Thamrin (MHT), untuk mengabadikan nama tokoh masyarakat Betawi yang menuntut perbaikan kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah pada masa penjajahan. Meskipun kurang mendapat tanggapan dari Bappenas, PBB dan Bank Dunia memberikan tanggapan positif termasuk bantuan dana.
Bang Ali-lah yang merintis peninggalan tempat-tempat bersejarah di Ibu Kota yang kala itu tidak terurus. Termasuk Museum Sejarah DKI Jakarta yang kala itu menjadi Markas Kodim Jakarta Barat. Juga beberapa gedung tua seperti Museum Bahari yang pada masa VOC menjadi gedung rempah-rempah ikut terselamatkan. Kedua tempat ini termasuk sejumlah gedung tua lainnya paling banyak didatangi para wisatawan mancanegara khususnya dari Belanda yang melihat tempat kehidupan nenek moyangnya.
Untuk budayawan, ia dirikan Taman Ismail Marzuki. Bagi kaum muda, ia bangun gelanggang remaja. Ia juga sempat memberikan perhatian kepada kehidupan para artis lanjut usia di kota Jakarta yang saat itu banyak bermukim di daerah Tangki, sehingga daerah tersebut dinamai Tangkiwood.
Di bawah pimpinan Bang Ali, Jakarta berkali-kali menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang mengantarkan kontingen DKI Jakarta menjadi juara umum selama berkali-kali.Di bawah kepemimpinannya pula diselenggarakan pemilihan Abang dan None Jakarta
Masa jabatan Ali Sadikin berakhir pada tahun 1977, dan ia digantikan oleh Letjen. Tjokropranolo.
Kegiatan selanjutnya
Setelah berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, Ali Sadikin tetap aktif dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk pembangunan kota Jakarta dan negara Indonesia. Hal ini membawanya kepada posisi kritis sebagai anggota Petisi 50, sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan swasta yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.Ali Sadikin, yang mengaku tidak mempunyai kegiatan usaha apa- apa, menganggap purnawirawan ABRI boleh menjadi anggota organisasi apa pun. ''Anggota ABRI memang tidak boleh masuk parpol, atau Golkar. Tetapi purnawirawan boleh masuk apa saja yang dikehendaki,'' ujar anggota kelompok Petisi 50 yang menjadi saksi a de charge dalam perkara subversi H.R. Dharsono itu.
Dalam usia 61 tahun (1986), tubuh letjen purnawirawan ini masih kekar. Di Fitness Centre Hotel Mandarin, ia melakukan aerobik, senam, mengayuh sepeda argo, dan angkat besi. Kini, di usianya yang sudah mencapai 75 tahun, fisiknya mulai lemah. Ia tidak bisa lagi berolahraga angkat besi, kegemarannya. Pendengarannya pun mulai menurun. Bahkan sekarang ia perlu memakai alat bantu dengar di telinga. Namun, satu hal yang tidak berubah: wataknya yang keras dan semangatnya tak pernah surut, termasuk ketika melontarkan kritik. Anggota Kelompok Kerja Petisi 50 ini masih aktif mengadakan diskusi bagi kelompok tersebut. “Misi kami tetap mengajarkan demokrasi yang sebenarnya, untuk memperbaiki nasib bangsa. Tetapi bukan untuk jadi presiden,” katanya kepada Tempo.Istrinya, Nani Arnasih, ibu empat anak laki-laki, Februari 1986, meninggal setelah dua tahun melawan kanker yang menyerang livernya.
Peroleh Anugerah Cipta Utama
Walau sudah lama pensiun sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2002 orang masih mengenang keberhasilannya. Dewan Kesenian Jakarta, pada Agustus 2002, memberikan penghargaan "Anugerah Cipta Utama" kepada Bang Ali. Penghargaan itu diberikan karena keputusan Ali Sadikin ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta mendirikan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) tahun 1968, dinilai oleh DKJ sebagai keputusan yang luar biasa, dan menjadi sebuah monumen besar.Mantan Gubernur DKI Jakarta 1966-1977 Ali Sadikin (75) menjadi orang pertama penerima "Anugerah Cipta Utama" dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Sabtu (24/8/02). Bang Ali, dianugerahi medali dan penghargaan sebagai guru bangsa oleh Yayasan Ikatan Alumni Institut Kesenian Jakarta (YIA-IKJ) dalam acara "Terima Kasih Bang Ali" di Graha Bakti Budaya (GBB) Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, 9/5/2005 .Penghargaan itu diberikan karena keputusan Ali Sadikin ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta mendirikan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) tahun 1968, dinilai oleh DKJ sebagai keputusan yang luar biasa, dan menjadi sebuah monumen besar. . Dia dinilai sangat berjasa dalam memelopori pembangun Jakarta menjadi kota megapolitan serta mendirikan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Meninggal
Bang Ali meninggal Selasa 20 Mei 2008 pukul 17.30 WIB di RS Gleneagles, Singapura pada usia 82 tahun setelah dirawat selama sebulan di RS tersebut.. Dia meninggalkan 5 orang anak laki-laki dan istri keduanya yang ia nikahi setelah Nani terlebih dahulu meninggal mendahuluinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anak sulung mantan presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana turut hadir.Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir.
Paling Berjasa Membangun Jakarta
Letnan Jenderal TNI KKO AL (Purn) H Ali Sadikin (Bang Ali) menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan Kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putera bangsa kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 ini sebagai Gubernur Jakarta lantaran dianggap kopig alias keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin justru karena pembawaannya yang keras itu. Bahkan Almarhum Bung Karno pernah mengatakan, ''Ali Sadikin orang keras''. Mungkin ini yang mendorong presiden pertama RI itu mengangkat Ali sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang sedang semrawut dan kacau-balau, April 1966. Setelah tidak menjadi gubernur dan pensiun dari dinas militer, sikapnya masih tetap ''keras''.
''Bukan mau sombong, tapi orang jangan lupa itu,'' kata Bang Ali tentang suksesnya membangun dan menertibkan Jakarta. Ketika mulai menjadi gubernur, menurut Ali, dana yang tersedia hanya Rp 66 juta. Saat meninggalkannya, ia mewariskan anggaran belanja Rp 16 milyar. Para ahli perkotaan dan lingkungan menilainya berhasil mengakhiri dualisme, memelopori badan perencanaan daerah, dan membagi wewenang kepada bawahan -- sambil menyemprotkan kata ''goblok'' bagi bawahan yang berbuat salah. Untuk keberhasilannya itu pula ia menerima Hadiah Magsaysay dari Filipina.
Sumber : Dari berbagai sumber
~Wikipedia ensiklopedia bebas
~Alwi Shahab / Djakarta tempo doeloe
~Harian REPUBLIKA
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-7 - Henk Ngantung
Henk sebagai pelukis
Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal. Bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani, ia ikut medirikan "Gelanggang". Henk juga pernah menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tingkok 1955-1958. Henk juga merupakan seorang pelukis dan budayawan dari organisasi Lekra yang pada saat itu berafiliasi ke PKI. Sebagai pengurus Lekra ia juga memprkarsai berdirinya Sanggar Gotong Royong.
Gubernur DKI
Henk Ngantung (tengah) dalam lawatannya ke Wina, bersama Walikota Wina, Austria pada masa itu, Bruno Marek dan Konsul Indonesia di Wina, A. Kobir Sasradipoera
Sebelum diangkat menjadi gubernur, ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai deputi gubernur di bawah Soemarno. Saat itu banyak kalangan yang protes atas pengangkatan Henk Ngantung. Soekarno ingin agar Henk menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. Dan, Ngantung dinilainya memiliki bakat artistik. Salah satu pengalaman yang barangkali menarik adalah tatkala presiden memanggilnya ke istanahanya untuk mengatakan bahwa pohon-pohon di tepi jalan yang baru saja dilewati dikurangi. Masalah pengemis yang merusak pemandangan Jakarta tak lepas dari perhatian Ngantung. Tapi semuanya tidak berhasil.
Henk diberhentikan tiba-tiba sebagai Gubernur DKI bersamaan dengan pemberantasan G30S/PKI. Statusnya sebagai pengurus Lekra telah menyebabkan ia dianggap sebagai antek PKI.
Setelah tidak menjadi gubernur
Henk Ngantung tidak sekadar tinggal dalam kemiskinan hingga harus menjual rumah di pusat kota untuk pindah ke perkampungan. Derita Henk Ngantung terus menerpa karena nyaris buta oleh serangan penyakit mata dan dicap sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia tanpa pernah disidang, dipenjara, apalagi diadili hingga akhir hayatnya bulan Desember 1991. Henk Ngantung hingga akhir hayatnya tinggal di rumah kecil di gang sempit Cawang, Jakarta Timur.
Kesetiaan Henk melukis terus berlanjut meski dia digerogoti penyakit jantung dan clocoma yang membuat mata kanan buta dan mata kiri hanya berfungsi 30 persen. Pada akhir 1980-an, dia melukis dengan wajah nyaris melekat di kanvas dan harus dibantu kaca pembesar. Sebulan sebelum wafat, saat ia dalam keadaan sakit-sakitan, pengusaha Ciputra memberanikan diri mensponsori pameran pertama dan terakhir Henk.
Keluarga
Henk beristrikan Evie Ngantung. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu Maya Ngantung, Genie Ngantung, Kamang Ngantung dan Karno Ngantung (meninggal pada usia 71 tahun karena sakit jantung).
Karya
Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang berada di bundaran Hotel Indonesia merupakan hasil sketsa Henk. Henk juga membuat sketsa lambang DKI Jakarta dan lambang Kostrad. Lukisan hasil karya Henk antara lain adalah Ibu dan Anak yang merupakan hasil karya terakhirnya.
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-6 dan 8 - Soemarno Sosroatmodjo
Pada masa kepemimpinannya, selain dibangun Monas, Patung Selamat Datang, dan Patung Pahlawan di Menteng, juga dibangun rumah minimum. Konsep rumah minimum ini adalah rumah dengan luas 90 meter persegi, dibangun di atas tanah 100 meter persegi, terdiri dari dua lantai, lokasinya dekat dengan tempat kerja. Proyek pertama rumah minimum dibangun di Raden Saleh, Karang Anyar, Tanjung Priok, dan Bandengan Selatan.
Setelah selesai masa baktinya, Soemarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan jabatan Gubernur Jakarta dilanjutkan oleh Henk Ngantung. Dalam masa inilah Soemarno merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jakarta atas perintah Presiden Soekarno, karena kesehatan Henk Ngantung yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan jabatannya.
Sebelum zaman kemerdekaan, beliau pernah menjadi direktur Rumah Sakit Hanggulan Sinta yang berlokasi di kampung Barimba, kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 1939. Rumah Sakit tersebut pernah pindah ke Jl. Kapten Pierre Tendean, sebelum akhirnya pindah ke Jl. Tambun Bungai No. 16 dengan nama RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta ke-5 - Sudiro
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-4 - Syamsurizal
Maaf saya belum dapat mengisi postingannya
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-1 Dan 3 -Suwiryo
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur
Gubernur Jakarta Ke-2 - Kolonel Daan Jahja
Maaf Saya belum dapat mengisi postinganya...
Diposting oleh Wahyudin di Sabtu, November 21, 2009 0 komentar
Label: Gubernur







